Konsekuensi Legitimasi Pemerintahan yang Lemah: Pelajaran dari Krisis Bangladesh

Konsekuensi Legitimasi Pemerintah Lemah dengan Krisisnya Bangladesh dan Tumbangnya Sheikh Hasina

IndonesiaDalamBerita – Konsekuensi Legitimasi Pemerintah Lemah terjadi di Bangladesh baru saja mengalami krisis politik besar yang menjadi bukti nyata bahaya lemahnya legitimasi pemerintahan. Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang berkuasa lebih dari satu dekade, akhirnya mengundurkan diri setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada tahun 2024–2025.

Akar masalah berawal dari kebijakan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memberikan kuota hingga 30 persen bagi keluarga veteran perang kemerdekaan 1971. Kebijakan ini memicu gelombang protes, bentrokan dengan aparat, hingga kerusuhan massal.

“Tercatat 115 orang meninggal dunia dan lebih dari 400 orang luka-luka, sementara ratusan gedung pemerintah dibakar massa. Situasi semakin kacau ketika lebih dari 800 tahanan melarikan diri, membawa senjata api dan amunisi dari penjara”

Dari Rekrutmen PNS hingga Krisis Nasional

Meskipun Mahkamah Agung Bangladesh merevisi kebijakan tersebut menjadi lebih adil 93 persen kuota untuk masyarakat umum berbasis prestasi, 5 persen untuk keluarga veteran, serta porsi kecil untuk minoritas, transgender, dan penyandang disabilitas gelombang protes tidak mereda.

Tuntutan demonstran meluas ke isu lain, seperti:

keadilan bagi korban kerusuhan,
pembebasan pemimpin demonstran,
pemulihan internet,
hingga desakan pengunduran diri para menteri.

Aksi ini pun berkembang menjadi krisis legitimasi yang mengguncang fondasi pemerintahan Sheikh Hasina.

Mahasiswa Usung Muhammad Yunus sebagai Pemimpin Sementara

Gerakan mahasiswa yang menjadi motor aksi massa kemudian mengajukan Muhammad Yunus, ekonom peraih Nobel Perdamaian dan pelopor microfinance, sebagai pemimpin pemerintahan sementara.

Bagi kalangan bawah, Yunus adalah “bankir kaum miskin” yang membantu jutaan rakyat keluar dari jeratan kemiskinan melalui kredit mikro. Namun, bagi Hasina, ia adalah musuh politik yang pernah dituduh sebagai “penghisap darah orang miskin”.

Situasi ironis terjadi: tokoh yang pernah dipenjara justru muncul sebagai simbol harapan baru di tengah krisis.

Geopolitik Pulau Saint Martin: Amerika Serikat, India, dan Tiongkok

Krisis Bangladesh semakin kompleks dengan adanya isu geopolitik. Sheikh Hasina menuding ada campur tangan Amerika Serikat (AS) dalam mengguncang pemerintahannya, terutama terkait rencana pembangunan pangkalan militer AS di Pulau Saint Martin wilayah strategis dekat Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.

AS dituding menggunakan taktik “Arab Spring” dengan mendukung oposisi, menjatuhkan sanksi pada pejabat Bangladesh, serta mendorong perubahan rezim. Sebaliknya, India dan Tiongkok tetap mendukung Hasina, menambah tensi geopolitik di kawasan.

“Pulau Saint Martin memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai pintu gerbang ke Samudra Hindia dan titik kunci untuk mengawasi perdagangan serta aktivitas militer di Asia Selatan”

Pelajaran bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Kejatuhan Sheikh Hasina memberikan pelajaran berharga bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Legitimasi pemerintahan yang lemah bisa menjadi titik masuk pihak asing untuk menciptakan instabilitas dan menanamkan pengaruh.

Irjen Pol Chaidir, Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI, dalam analisisnya menegaskan:

Kelemahan dalam mengelola isu domestik dapat berujung pada kerentanan politik.
Demokrasi internal yang rapuh membuka peluang manipulasi oleh pihak luar.
Krisis legitimasi memperburuk kepercayaan terhadap rakyat dan menjadikan rentan terhadap intervensi dari luar.

Kasus Bangladesh membuktikan bahwa legitimasi pemerintah adalah modal utama stabilitas nasional. Tanpa kepercayaan rakyat, kebijakan sekecil apa pun dapat memicu gejolak besar.

Bagi Indonesia, menjaga demokrasi, menegakkan keadilan, dan memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah kunci menjaga legitimasi negara, Jika tidak, tekanan eksternal dan konflik internal dapat mengancam keutuhan bangsa.

Legitimasi yang lemah bukan hanya soal politik domestik, melainkan pintu masuk intervensi asing yang dapat menggerus kedaulatan bangsa.

Ikuti update terbaru seputar Berita di sosial media kami:
Tiktok: @indonesiadalamberita_ | Instagram: @indonesiadalamberita