Bisakah Biaya Haji Ditekan Seperti Mau Prabowo? Ini Analisisnya

Presiden Prabowo Perintahkan Penurunan Biaya Haji: Belum Puas Turun Rp4 Juta

06 Mei 2025 – Bisakah Biaya Haji Terus Ditekan Seperti Mau Prabowo? Ini Analisisnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya agar biaya haji Indonesia tidak hanya turun, tetapi menjadi yang termurah di dunia. Hal ini disampaikan saat ia meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5). “Saya belum puas. Kita harus menjadi yang termurah, yang bisa kita capai,” tegas Prabowo.

Perintah tersebut ditujukan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengingat Indonesia adalah penyumbang jemaah haji terbesar di dunia dengan angka mencapai 2,2 juta orang per tahun.

Biaya Haji Indonesia 2025 Resmi Turun, Tapi Masih Dianggap Mahal

Berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR RI, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 ditetapkan rata-rata sebesar Rp89,4 juta, turun dari Rp93,4 juta pada tahun sebelumnya.

Namun, yang ditanggung langsung oleh jemaah (Bipih) tetap cukup tinggi, yaitu Rp55,4 juta atau 62 persen. Sisanya ditutupi melalui nilai manfaat dari BPKH.

Kenapa Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia?

Meski banyak publik menganggap biaya haji Malaysia lebih murah, kenyataannya biaya aslinya lebih tinggi, yaitu Rp130,3 juta (33.300 ringgit). Namun Malaysia memberikan subsidi besar—hingga 55 persen untuk kelompok berpenghasilan rendah (B40).

Perbandingan:

• Malaysia (B40): Bayar Rp58,6 juta

• Indonesia (2025): Bayar Rp55,4 juta
  Namun, masa tinggal jemaah Indonesia lebih panjang (40 hari vs 30–35 hari di Malaysia), membuat biaya operasional membengkak.

Apakah Biaya Haji Masih Bisa Ditekan? Ini Kata Pakar

Dadi Darmadi, pengamat Haji dan Umrah dari UIN Syarif Hidayatullah, menilai ada ruang efisiensi, tapi tidak mudah.

Beberapa opsi efisiensi biaya haji:

• Memangkas lama tinggal di Saudi: Potensi hemat ratusan miliar rupiah

• Negosiasi ulang tiket pesawat

• Hotel & konsumsi yang lebih hemat (tanpa mengorbankan kualitas)

• Optimalisasi investasi dana haji oleh BPKH

Namun, Dadi mengingatkan agar tidak kembali ke “skema Ponzi”, di mana nilai manfaat digunakan secara tidak proporsional untuk menambal kekurangan dana jemaah tahun berjalan.

Kampung Indonesia Dekat Masjidil Haram, Solusi Jangka Panjang?

Prabowo mewacanakan pembangunan Kampung Indonesia di Mekkah untuk efisiensi biaya penginapan. Gagasan ini mendapat dukungan, tapi dinilai butuh investasi besar dan diplomasi tingkat tinggi.

Bahaya Jika Skema Lama Diteruskan: Peringatan dari Para Peneliti

Dwi Raihan, peneliti Next Policy, memperingatkan bahwa penggunaan dana manfaat secara tidak tepat bisa mengarah ke skema Ponzi. Ia mendukung dibentuknya BP Haji sebagai pengganti fungsi teknis Kemenag, sekaligus mendorong audit efisiensi dan transparansi kontrak operasional.

“Ekonomi haji sangat besar, tapi belum dikelola secara efisien,” tegasnya.

Bisakah Biaya Haji Ditekan Atau Diturunkan Lagi?

Bisa, tapi:

• Harus efisiensi menyeluruh

• Negosiasi ulang kontrak penting

• Hindari skema lama

• Investasi awal besar diperlukan untuk solusi jangka panjang seperti “Kampung Indonesia”

• Tetap jaga kualitas layanan, terutama bagi jemaah lansia dan berisiko tinggi

Ikuti update terbaru seputar Berita di sosial media kami:
Tiktok: @indonesiadalamberita_  | Instagram: @indonesiadalamberita